PELATIHAN PENINGKATAN SDM KOPERASI DAN UMKM ANGKATAN KE 5 & 6 / UNTUK PELAKU UMK

"CORPSCAPANEWS"

corpscapanews@gmail.com

tegal.Kominfo.co.id

Editor Pimred CAPA

Narasumber Kadis koperasi

KENDARI - PELATIHAN PENINGKATAN KOPERASI DAN UMKM ANGKATAN KE 5 & 6 DIBUKA OLEH KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMK PROVINSI SULAWESI TENGGARA. tanggal 28/08/2023

Pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas SDM koperasi Angkatan ke 5 & 6 yg dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketua DPC CAPA Konawe Arman Mangindaan,.ST,.MT menghadiri Undangan Selaku Pelaku UMK merasa sangat terpanggil untuk lebih aktifkan lagi dalam Perkoperasian mengingat Perkoperasian adalah Ujung Tombak masyarakat bawah. Ujar Arman yang juga sebagai STAF Departemen Khusus Lembaga CAPA Trimatra Indonesia.

Pelatihan Perkoperasian ini juga dihadiri para pelaku usaha ( UMKM ) sebagai peserta dan pengurus koperasi, Sementara mengenai Sumber Pemateri pelatihan ini dari dinas terkait dan dari ULP Provinsi Sultra.

Beberapa pemateri menekankan agar dalam Pelatihan Pelaku UMKM dan Koperasi bisa bersaing saat ini dengan era serba digital, dan

peserta sangat antusias mengikuti pelatihan untuk menambah wawasan Perkoperasian masing masing.

Pelatihan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas SDM koperasi. Angkatan ke 5 & 6 yg dibuka oleh kadis koperasi dan UKM propinsi sulawesi tenggara yg dihadiri para pelaku usaha ( UMKM ) serta pengurus koperasi...dimana pelatihan ini pemateri dr dinas terkait dan dari ULP propinsi...bbrp pemateri menekankan agar dlm pelatihan pelaku UMKM dan koperasi bs bersaing dg era serba digital...

peserta sgt antusias dg adanya pelatihan krn menambah wawasan

*Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas kompetensi SDM Koperasi Angkatan ke 5 dengan Thema Melalui DANA Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Peningkatan Kapasitas Koperasi USAHA Mikro Dan Kecil (PK2 UMK) untuk Tahun Anggaran 2023 di gelar Hari ini oleh Dinas Perkoperasian Provinsi Sulawesi Tenggara.*

(Redaksi CAPA)

TAMPILAN TERBARU

*Perusahaan Media Capa*

PT. CORPS ANAK PRAJURIT CAPA

tegal.kominfo.co.id

Telusuri

Home

Daerah

Nasional

Politik

Kriminal

Peristiwa

Bencana

Bisnis

Wisata

Sosial

Polri

TNI

Redaksi

Kode Etik

Disclaimer

Pedoman Media Siber

POSTINGAN TERBARU

Redaksi

___________

PERUSAHAAN MEDIA

*PT. CORPS ANAK PRAJURIT CAPA*

NOMOR : SK KEMENKUMHAM RI

Administrasi Hukum Umum

AHU - 048717.

AH 01.30.Tahun 2023

NPWP :

39.612.591.6-501.000

NPWP16 :

0396.1259.1650.1000

Alamat : Jln TK. PERTIWI NO 20 RT.001 RW.002

Kemandungan TEGAL Barat Kota Tegal Jawa Tengah Indonesia

Kode Pos : 52114

Nomor Hp. 082307809117.

Penerbit

PT CORPS ANAK PRAJURIT

SK KEMENKUMHAM RI

AHU.0002557 AH.01.07.Tahun 2020

KONTAK

Telp/Wa : 082307809117

Email : corpscapanews@gmail.com

Website :

www.onenews.co.id

tegal.kominfo.co.id

________

*PROFIL TERBARU*

*PT. CORPS ANAK PRAJURIT*

Kantor : Jln TK PERTIWI

No.20 RT RW 001/002 kelurahan Kemandungan

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah

Kode Pos 52114

Hp. 082307809117

____________

*PROFIL PERUSAHAAN*

PT. CORPS ANAK PRAJURIT CAPA

Adalah Perusahaan Yang Bergerak di berbagai Bidang yang antara lain Perlindungan Hukum, Perdagangan & Jasa serta Sar CAPA Rescue, pengobatan alternatif, Medis, Mentor, Mediator dan Media On-line, Kontraktor, Expor impor, Sosial Control Aparatur Negara

*VISI*

Menjadi Perusahaan yang Mampu bersinergi dengan berbagai pihak serta bermanfaat bagi sesama

*MISI*

1.Melayani Dengan Profesionalisme & Sepenuh Hati serta mengedepankan Independen

2.Melahirkan SDM Yang Membawa Manfaat Bagi Sesama.

3 Memberikan Sajian Organisasi Yang Berkualitas dan Bermanfaat Untuk Masyarakat dan Warga CAPA

Terutama Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

*MOTTO*

*JADILAH GARUDA 🦅 BAGI BANGSA DAN NEGARA MU*

Yuuk, Jangan sampai Ketinggalan, Kesempatan Didepan Mata Anda.

*POSISI ANDA HARI INI AKAN SANGAT MENENTUKAN MASA DEPAN ANDA*

---------------

Penerbit 1

PT CORPS ANAK PRAJURIT

SK KEMENKUMHAM RI

AHU. 0002557. AH.01.07.Tahun 2020

Penerbit 2

PT. SUKMA UMKM DIGITAL

SK.Kemenkumham

AHU-001769.AH.01.31.Tahun 2023

NPWP. 62.712.073.6-434.000

SERTIFIKAT STANDAR : 06022300490250001

NOMOR INDUK BERUSAHA : 0602230049025

PB-UMKU: 060223004902500020002

TDPSE Kominfo : 009139.02/DJAI.PSE/02/2023

*KBLI : 63122*

AKTE NOTARIS : YASEER ARAFAT. SH.MKn. Nomor 07 Tanggal. 07 FEBRUARI 2023

Dengan ini kami segenap wartawan jurnalistik onenews.co.id mentaati dan mematuhi – UNDANG UNDANG PERS NO 40 Thn 1999

Fokus mendukung Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membantu menegakkan Hukum

(SATU)

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(DUA)

Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

(TIGA)

Dalam ketentuan Pasal 8 sampai 18 UUPK, salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUPK. Perlindungan ini disebutkan juga dalam ketentuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melarang pelaku usaha menambahkan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang memberikan peraturan tentang pembatasan terhadap bahan pengawat makanan

(EMPAT)

Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

(LIMA)

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.

Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang isinya berupa larangan menimbun barang pada kondisi tertentu. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, dalam hal ini masker.

Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini berisi ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun, dan/atau pidana denda maksimal 50 miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar larangan menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

(ENAM)

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika dibedakan dalam 3 jenis golongan, yaitu :

Narkotika golongan I, yaitu jenis narkotika yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika golongan II, adalah narkotika yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat sebagai obat namun penggunaannya hanya sebagai opsi terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat pengobatan dan kerap digunakan dalam terapi dan/atau bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu :

Pengedar narkotika. meliputi : orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengekspor narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000,-

Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga berhak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika.

(TUJUH)

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas.

Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, dan denda maksimal Rp 30 miliar.

Larangan masyarakat tidak boleh membeli BBM jenis apa pun untuk dijual kembali

(DELAPAN)

Pengaturan mengenai tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. yaitu dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) butir a “Pelaku usaha di larang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan ketentuan tindak pidana nya diatur dalam pasal 62 ayat (1) “ Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah)

Lebih lanjut Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) “ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam Pasal 197 sebagai berikut “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.0000.0000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dalam melaksanakan tugas wartawan jurnalistik serta investigasi maka wajib sebagai anggota jejakkasus.id untuk pro aktif melaporkan ke pimred dan Kaperwil atau penasehat hukum diwilayah masing untuk melaporkannya secara rahasia.

__________

Penerbit

PT CORPS ANAK PRAJURIT

SK KEMENKUMHAM RI

AHU.0002557 AH.01.07.Tahun 2020

KONTAK

Telp/Wa : 082307809117

Email : corpscapanews@gmail.com

Website : www.onenews.co.id

Alamat

JL. TK PERTIWI NO 20 Kelurahan kemandungan kecamatan Tegal Barat, kota Tegal Jawa tengah kodepos. 52114 Hp.082307809117

____________

KETUA PENDIRI

1- HM.ANWAR,SH

Bendahara

2- Wiwik Djuniwati

Anggota Pendiri

3- AZMI KN

4- SUMADJI, HY,.SP

5- MARTUTIK,.Pdt

------------

*Pimpinan Perusahaan*

HM. ANWAR, SH

--------

*BENDAHARA UMUM*

WIWIK DJUNIWATI

-----------

Wakil Direktur Umum 1

A Z M I KN

Wakil Direktur Umum 2

SUMADJI HY,.SP

Staf Umum

----------------

Direktur Cabang

PT. Corps Anak Prajurit CAPA

Keagamaan & Koperasi

Keagamaan/UMK

Olah Raga/ Diklat

-------------------

PARA STAF AHLI

IPOLEKSOSBUDPAR

ESDM, Perhubungan,

Jasa, Perencanaan,

RENSTRA, Pertambangan

MIGAS, KLH.

Kode Etik

*Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila,*

Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.